Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.
Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta (tanmiyatul mal) dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan (asbab at-tamalluk) (An-Nabhani, 1990). Mekanisme ini, misalnya ketentuan syariah yang: (1) membolehkan manusia bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan; (2) memberikan kesempatan berlangsungnya pengembangan harta (tanmiyah mal) melalui kegiatan investasi, seperti dengan syirkah inan, mudharabah, dan sebagainya; dan (3) memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA) milik umum (al-milkiyah al-amah) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.
Sedang mekanisme non-ekonomi, adalah mekanisme yang berlangsung tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, tetapi melalui aktivitas non-produktif. Misalnya dengan jalan pemberian (hibah, shadakah, zakat, dan lain-lain) atau warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata, baik yang disebabkan adanya sebab alamiah seperti bencana alam dan cacat fisik, maupun sebab non-alamiah, misalnya penyimpangan mekanisme ekonomi (seperti penimbunan).
Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (al-tawazun) ekonomi, dan memperkecil jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Mekanisme ini dilaksanakan secara bersama dan sinergis antara individu dan negara.
Mekanisme non-ekonomi ada yang bersifat positif (ijabiyah) yaitu berupa perintah atau anjuran syariah, seperti: (1) pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan, (2) pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik, (3) pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan, dan (4) pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.
Ada pula yang mekanisme yang bersifat negatif (salbiyah) yaitu berupa larangan atau cegahan syariah, misalnya (1) larangan menimbun harta benda (uang, emas, dan perak) walaupun telah dikeluarkan zakatnya; (2) larangan peredaran kekayaan di satu pihak atau daerah tertentu; (3) larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar; (4) larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat.
Penutup
Demikianlah uraian sekilas paradigma sistem ekonomi Islam. Dengan memahaminya, diharapkan umat Islam terdorong untuk menerapkannya dan sekaligus mengetahui perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme yang tengah diterapkan.
Sudah saatnya sistem ekonomi kapitalisme yang hanya menimbulkan penderitaan itu kita hancurkan dan kita gantikan dengan ekonomi Islam yang insyaAllah akan membawa barakah bagi kita semua. Marilah kita renungkan firman Allah SWT:
“Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan berrtakwa, niscaya akan Kami limpahkan bagi mereka barakah dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya itu.” (Qs. al-A’râf [7]: 96). [ M. Shiddiq Al Jawi]
Catatan Kaki:
1. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasal dab tumbuh di Barat pasca abad pertengahan (mulai abad ke-15), yang bercirikan adanya kepemilikan individu atas sarana produksi dan distribusi dan pemanfaatan sarana produksi dan distribusi itu untuk memperoleh laba dalam situasi pasar yang kompetitif (Milton H. Spencer, Contemporary Macro Economics, New York : Worth Publishers, 1977).
2. Pada tahun 1985 misalnya, negara-negara industri yang kaya (seperti AS, Inggris, Perancis, Jerman, dan Jepang) yang penduduknya hanya 26 % penduduk dunia, menguasai lebih dari 78 % produksi barang dan jasa, 81 % penggunaan energi, 70 % pupuk, dan 87 % persenjataan dunia (Rudolf H. Strahm, Kemiskinan Dunia Ketiga, Jakarta : CIDES, 1999, hlm. 8-9). Pada tahun 1985 juga, pendapatan nasional (GNP) Indonesia besarnya adalah 960 dolar AS per orang setahunnya, sejumlah 80 % daripadanya merupakan nilai aktivitas ekonomi dari 300 grup konglomerat saja. Sedangkan selebihnya (hampir 200 juta rakyat) kebagian 20 % saja dari seluruh porsi ekonomi nasional (Republika, 28 Agustus 2000).
Daftar Pustaka
1. Fakih, Mansour. 2001. Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
2. Husaini, S. Waqar Ahmed. 2002. Islamic Sciences. New Delhi : Goodwork Book.
3. Ibnu Khalil, Atha`. 2000. Taisir Al-Wushul Ila Al-Ushul. Beirut : Darul Ummah.
4. An-Nabhani, Taqiy Al-Din. 1990. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam.. Beirut : Dar Al-Ummah.
5. ———-. 2001. Nizham Al-Islam. Tanpa Tempat Penerbit : Mansyurat Hizb Al-Tahrir.
6. Strahm, Rudolf H. 1999. Kemiskinan Dunia Ketiga. Jakarta : CIDES
7. Zallum, Abdul Qadim. 2001. Demokrasi Sistem Kufur : Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarluaskannya. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.
sumber : http://suara-islam.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=97
Senin, 28 Juni 2010
EKONOMI ISLAM
Pengertian Ekonomi Islam
Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perpektif Islam (tadbîr syu’un al-mâl min wijhah nazhar al-islam) (An-Nabhani, 1990).
Secara epistemologis, ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu; Pertama, ekonomi Islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda (al-mâl). Cakupannya adalah: (1) kepemilikan (al-milkiyah), (2) pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyah), dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (tauzi’ al-tsarwah baina al-nas).
Bagian ini merupakan pemikiran yang terikat nilai (value-bond) atau valuational, karena diperoleh dari sumber nilai Islam yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah, melalui metode deduksi (istinbath) hukum syariah dari sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Ekonomi Islam normatif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1990) disebut sistem ekonomi Islam (an-nizham al-iqtishadi fi al-Islâm). Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara (uslub) dan sarana (wasilah) yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Bagian ini merupakan pemikiran universal, karena diperoleh dari pengalaman dan fakta empiris, melalui metode induksi (istiqra’) terhadap fakta-fakta empiris parsial dan generalisasinya menjadi suatu kaidah atau konsep umum (Husaini, 2002). Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari al-Qur’an dan as-Sunnah, tapi cukup disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. Ekonomi Islam positif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1990) disebut ilmu ekonomi Islam (al-‘ilmu al-iqtishadi fi al-islam).
Paradigma Sistem Ekonomi Islam
Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Khun dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution (Chicago: The Univesity of Chicago Prerss, 1970). Paradigma di sini diartikan Khun sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Pemikir lain seperti Patton (1975) mendefinisikan pengertian paradigma hampir sama dengan Khun, yaitu sebagai “a world view, a general perspective, a way of breaking down of the complexity of the real world.” [suatu pandangan dunia, suatu cara pandang umum, atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata] (Fakih, 2001). Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (2001) menggunakan istilah lain yang maknanya hampir sama dengan paradigma, yaitu al-qa’idah fikriyah, yang berarti pemikiran dasar yang menjadi landasan bagi pemikiran-pemikiran lainnya.
Dengan pengertian itu, paradigma sistem ekonomi Islam ada 2 (dua), yaitu: Pertama, paradigma umum, yaitu Aqidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran (al-qa’idah fikriyah) bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Aqidah Islamiyah di sini dipahami bukan sekedar sebagai Aqidah Ruhiyah (aqidah spiritual), yakni aqidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai Aqidah Siyasiyah (aqidah politis), yakni aqidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali termasuk ekonomi.
Kedua, paradigma khusus (cabang), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam Syariah Islam yang lahir dari Aqidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Paradigma khusus ini terdiri dari tiga asas (pilar), yaitu: (1) kepemilikan (al-milkiyah) sesuai syariah, (2) pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyah) sesuai syariah, dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (tauzi’ al-tsarwah baina al-nas), melalui mekanisme syariah.
Dalam sistem ekonomi Islam, tiga asas tersebut tidak boleh tidak harus terikat dengan syariah Islam, sebab segala aktivitas manusia (termasuk juga kegiatan ekonomi) wajib terikat atau tunduk kepada syariah Islam. Sesuai kaidah syariah, Al-Ashlu fi al-af’âl al-taqayyudu bi al-hukm al-syar’i (Prinsip dasar mengenai perbuatan manusia, adalah wajib terikat dengan syariah Islam) (Ibnu Khalil, 2000).
Paradigma sistem ekonomi Islam tersebut bertentangan secara kontras dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme saat ini, yaitu sekularisme. Aqidah Islamiyah sebagai paradigma umum ekonomi Islam menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala asek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi (lihat Qs. al-Mâ’idah [5]: 3; Qs. an-Nahl [16]: 89) (Zallum, 2001).
Paradigma Islam ini berbeda dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).*1) Paham sekularisme lahir sebagai jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, yaitu di satu sisi pandangan Gereja dan para raja Eropa bahwa semua aspek kehidupan harus ditundukkan di bawah dominasi Gereja. Di sisi lain ada pandangan para filosof dan pemikir (seperti Voltaire, Montesquieu) yang menolak eksistensi Gereja. Jadi, sekularisme sebagai jalan tengah pada akhirnya tidak menolak keberadaan agama, namun hanya membatasi perannya dalam mengatur kehidupan. Agama hanya ada di gereja, sementara dalam kehidupan publik seperti aktivitas ekonomi, politik, dan sosial, tidak lagi diatur oleh agama (An-Nabhani, 2001).
Selanjutnya, karena agama sudah disingkirkan dari arena kehidupan, lalu siapa yang membuat peraturan kehidupan? Jawabnya adalah: manusia itu sendiri, bukan Tuhan, karena Tuhan hanya boleh berperan di bidang spiritual (gereja). Lalu agar manusia bebas merekayasa kehidupan tanpa kekangan Tuhan, maka manusia harus diberi kebebasan (freedom/al-hurriyat) yaitu; kebebasan beragama (hurriyah al-aqidah), kebebasan berpendapat (hurriyah al-ra`yi), kebebasan berperilaku (al-hurriyah al-syahshiyah), dan kebebasan kepemilikan (hurriyah al-tamalluk). Bertitik tolak dari kebebasan kepemilikan inilah, lahir sistem ekonomi kapitalisme. Dari tinjauan historis dan ideologis ini jelas pula, bahwa paradigma sistem ekonomi kapitalisme adalah sekularisme (An-Nabhani, 2001).
Sekularisme ini pula yang mendasari paradigma cabang kapitalisme lainnya, yaitu paradigma yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (barang dan jasa) kepada masyarakat. Semuanya dianggap lepas atau tidak boleh disangkutpautkan dengan agama.
Berdasarkan sekularisme yang menafikan peran agama dalam ekonomi, maka dalam masalah kepemilikan, kapitalisme memandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat (utility) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jika suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk dimiliki, walaupun haram menurut agama, misalnya babi, minuman keras, dan narkoba. Ini berbeda dengan ekonomi Islam, yang memandang bahwa asal usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah SWT (idzn Asy-Syâri’) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Jika Allah mengizinkan, berarti boleh dimiliki. Tapi jika Allah tidak mengizinkan (yaitu mengharamkan sesuatu) berarti barang itu tidak boleh dimiliki. Maka babi dan minuman keras tidak boleh diperdagangkan karena keduanya telah diharamkan Allah, yaitu telah dilarang kepemilikannya bagi manusia muslim (An-Nabhani, 1990).
Dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, kapitalisme tidak membuat batasan tatacaranya (kaifiyah-nya) dan tidak ada pula batasan jumlahnya (kamiyah-nya). Sebab pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kekebasan (freedom/liberalism) di bidang pemanfaatan hak milik. Maka seseorang boleh memiliki harta dalam jumlah berapa saja dan diperoleh dengan cara apa saja. Walhasil tak heran di Barat dibolehkan seorang bekerja dalam usaha perjudian dan pelacuran. Sedangkan ekonomi Islam, menetapkan adanya batasan tatacara (kaifiyah-nya), tapi tidak membatasi jumlahnya (kamiyah-nya). Tatacara itu berupa hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan cara pemanfaatan (tasharruf) harta, baik pemanfaatan yang berupa kegiatan pembelanjaan (infaqul mâl), seperti nafkah, zakat, shadaqah, dan hibah, maupun berupa pengembangan harta (tanmiyatul mal), seperti jual beli, ijarah, syirkah, shina’ah (industri), dan sebagainya. Seorang muslim boleh memiliki harta berapa saja, sepanjang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai syariah Islam. Maka dalam masyarakat Islam tidak akan diizinkan bisnis perjudian dan pelacuran, karena telah diharamkan oleh syariah.
Dalam masalah distribusi kekayaan, kapitalisme menyerahkannya kepada mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan yang terbentuk akibat interaksi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Harga berfungsi secara informasional, yaitu memberi informasi kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh atau tidak memperoleh suatu barang atau jasa. Karena itulah peran negara dalam distribusi kekayaan sangat terbatas. Negara tidak banyak campur tangan dalam urusan ekonomi, misalnya dalam penentuan harga, upah, dan sebagainya. Metode distribusi ini terbukti gagal, baik dalam skala nasional maupun internasional. Kesenjangan kaya miskin sedemikian lebar. Sedikit orang kaya telah menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia hanya menikmati sisa-sisa kekayaan yang sangat sedikit.
continue ...
Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perpektif Islam (tadbîr syu’un al-mâl min wijhah nazhar al-islam) (An-Nabhani, 1990).
Secara epistemologis, ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu; Pertama, ekonomi Islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda (al-mâl). Cakupannya adalah: (1) kepemilikan (al-milkiyah), (2) pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyah), dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (tauzi’ al-tsarwah baina al-nas).
Bagian ini merupakan pemikiran yang terikat nilai (value-bond) atau valuational, karena diperoleh dari sumber nilai Islam yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah, melalui metode deduksi (istinbath) hukum syariah dari sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Ekonomi Islam normatif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1990) disebut sistem ekonomi Islam (an-nizham al-iqtishadi fi al-Islâm). Kedua, ekonomi Islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara (uslub) dan sarana (wasilah) yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Bagian ini merupakan pemikiran universal, karena diperoleh dari pengalaman dan fakta empiris, melalui metode induksi (istiqra’) terhadap fakta-fakta empiris parsial dan generalisasinya menjadi suatu kaidah atau konsep umum (Husaini, 2002). Bagian ini tidak harus mempunyai dasar konsep dari al-Qur’an dan as-Sunnah, tapi cukup disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. Ekonomi Islam positif ini oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1990) disebut ilmu ekonomi Islam (al-‘ilmu al-iqtishadi fi al-islam).
Paradigma Sistem Ekonomi Islam
Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Khun dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution (Chicago: The Univesity of Chicago Prerss, 1970). Paradigma di sini diartikan Khun sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Pemikir lain seperti Patton (1975) mendefinisikan pengertian paradigma hampir sama dengan Khun, yaitu sebagai “a world view, a general perspective, a way of breaking down of the complexity of the real world.” [suatu pandangan dunia, suatu cara pandang umum, atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata] (Fakih, 2001). Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (2001) menggunakan istilah lain yang maknanya hampir sama dengan paradigma, yaitu al-qa’idah fikriyah, yang berarti pemikiran dasar yang menjadi landasan bagi pemikiran-pemikiran lainnya.
Dengan pengertian itu, paradigma sistem ekonomi Islam ada 2 (dua), yaitu: Pertama, paradigma umum, yaitu Aqidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran (al-qa’idah fikriyah) bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Aqidah Islamiyah di sini dipahami bukan sekedar sebagai Aqidah Ruhiyah (aqidah spiritual), yakni aqidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai Aqidah Siyasiyah (aqidah politis), yakni aqidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali termasuk ekonomi.
Kedua, paradigma khusus (cabang), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam Syariah Islam yang lahir dari Aqidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Paradigma khusus ini terdiri dari tiga asas (pilar), yaitu: (1) kepemilikan (al-milkiyah) sesuai syariah, (2) pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyah) sesuai syariah, dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (tauzi’ al-tsarwah baina al-nas), melalui mekanisme syariah.
Dalam sistem ekonomi Islam, tiga asas tersebut tidak boleh tidak harus terikat dengan syariah Islam, sebab segala aktivitas manusia (termasuk juga kegiatan ekonomi) wajib terikat atau tunduk kepada syariah Islam. Sesuai kaidah syariah, Al-Ashlu fi al-af’âl al-taqayyudu bi al-hukm al-syar’i (Prinsip dasar mengenai perbuatan manusia, adalah wajib terikat dengan syariah Islam) (Ibnu Khalil, 2000).
Paradigma sistem ekonomi Islam tersebut bertentangan secara kontras dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme saat ini, yaitu sekularisme. Aqidah Islamiyah sebagai paradigma umum ekonomi Islam menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala asek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi (lihat Qs. al-Mâ’idah [5]: 3; Qs. an-Nahl [16]: 89) (Zallum, 2001).
Paradigma Islam ini berbeda dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).*1) Paham sekularisme lahir sebagai jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, yaitu di satu sisi pandangan Gereja dan para raja Eropa bahwa semua aspek kehidupan harus ditundukkan di bawah dominasi Gereja. Di sisi lain ada pandangan para filosof dan pemikir (seperti Voltaire, Montesquieu) yang menolak eksistensi Gereja. Jadi, sekularisme sebagai jalan tengah pada akhirnya tidak menolak keberadaan agama, namun hanya membatasi perannya dalam mengatur kehidupan. Agama hanya ada di gereja, sementara dalam kehidupan publik seperti aktivitas ekonomi, politik, dan sosial, tidak lagi diatur oleh agama (An-Nabhani, 2001).
Selanjutnya, karena agama sudah disingkirkan dari arena kehidupan, lalu siapa yang membuat peraturan kehidupan? Jawabnya adalah: manusia itu sendiri, bukan Tuhan, karena Tuhan hanya boleh berperan di bidang spiritual (gereja). Lalu agar manusia bebas merekayasa kehidupan tanpa kekangan Tuhan, maka manusia harus diberi kebebasan (freedom/al-hurriyat) yaitu; kebebasan beragama (hurriyah al-aqidah), kebebasan berpendapat (hurriyah al-ra`yi), kebebasan berperilaku (al-hurriyah al-syahshiyah), dan kebebasan kepemilikan (hurriyah al-tamalluk). Bertitik tolak dari kebebasan kepemilikan inilah, lahir sistem ekonomi kapitalisme. Dari tinjauan historis dan ideologis ini jelas pula, bahwa paradigma sistem ekonomi kapitalisme adalah sekularisme (An-Nabhani, 2001).
Sekularisme ini pula yang mendasari paradigma cabang kapitalisme lainnya, yaitu paradigma yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (barang dan jasa) kepada masyarakat. Semuanya dianggap lepas atau tidak boleh disangkutpautkan dengan agama.
Berdasarkan sekularisme yang menafikan peran agama dalam ekonomi, maka dalam masalah kepemilikan, kapitalisme memandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat (utility) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jika suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk dimiliki, walaupun haram menurut agama, misalnya babi, minuman keras, dan narkoba. Ini berbeda dengan ekonomi Islam, yang memandang bahwa asal usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah SWT (idzn Asy-Syâri’) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Jika Allah mengizinkan, berarti boleh dimiliki. Tapi jika Allah tidak mengizinkan (yaitu mengharamkan sesuatu) berarti barang itu tidak boleh dimiliki. Maka babi dan minuman keras tidak boleh diperdagangkan karena keduanya telah diharamkan Allah, yaitu telah dilarang kepemilikannya bagi manusia muslim (An-Nabhani, 1990).
Dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, kapitalisme tidak membuat batasan tatacaranya (kaifiyah-nya) dan tidak ada pula batasan jumlahnya (kamiyah-nya). Sebab pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kekebasan (freedom/liberalism) di bidang pemanfaatan hak milik. Maka seseorang boleh memiliki harta dalam jumlah berapa saja dan diperoleh dengan cara apa saja. Walhasil tak heran di Barat dibolehkan seorang bekerja dalam usaha perjudian dan pelacuran. Sedangkan ekonomi Islam, menetapkan adanya batasan tatacara (kaifiyah-nya), tapi tidak membatasi jumlahnya (kamiyah-nya). Tatacara itu berupa hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan cara pemanfaatan (tasharruf) harta, baik pemanfaatan yang berupa kegiatan pembelanjaan (infaqul mâl), seperti nafkah, zakat, shadaqah, dan hibah, maupun berupa pengembangan harta (tanmiyatul mal), seperti jual beli, ijarah, syirkah, shina’ah (industri), dan sebagainya. Seorang muslim boleh memiliki harta berapa saja, sepanjang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai syariah Islam. Maka dalam masyarakat Islam tidak akan diizinkan bisnis perjudian dan pelacuran, karena telah diharamkan oleh syariah.
Dalam masalah distribusi kekayaan, kapitalisme menyerahkannya kepada mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan yang terbentuk akibat interaksi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Harga berfungsi secara informasional, yaitu memberi informasi kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh atau tidak memperoleh suatu barang atau jasa. Karena itulah peran negara dalam distribusi kekayaan sangat terbatas. Negara tidak banyak campur tangan dalam urusan ekonomi, misalnya dalam penentuan harga, upah, dan sebagainya. Metode distribusi ini terbukti gagal, baik dalam skala nasional maupun internasional. Kesenjangan kaya miskin sedemikian lebar. Sedikit orang kaya telah menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia hanya menikmati sisa-sisa kekayaan yang sangat sedikit.
continue ...
PAJAKdalam ISLAM
Alasan Syar’i pemungutan Pajak
-------------------------------
Pemerintah tidak begitu saja diperbolehkan memungut pajak/dharibah terhadap rakyatnya, dalam hal ini kaum Muslimin. Karena bisa saja harta kaum muslimin (sebagai rakyat) tersebut boleh dan wajib diambil, makruh, atau bahkan haram diambil oleh pemerintah. Oleh karenanya, harus ada alasan syar’i yang melandasi pemungutan pajak, yaitu:
“Untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada dua pihak sekaligus, yaitu negara dan umat, jika di Baitul Mal tidak ada dana.”
Contoh kewajiban yang dibebankan kepada Negara dan umat:
1. Pembiayaan jihad
2. Pembangunan industri senjata,
3. Nafkah fakir dan miskin
4. Membayar gaji tentara, pegawai negeri, hakim, guru,
5. Pembiayaan kondisi darurat (gempa, banjir, topan, tsunami, invasi musuh, dll).
Jika hanya menjadi kewajiban negara, tapi tak menjadi kewajiban umat, tidak boleh memungut pajak. Contohnya seperti:
1. pembangunan fasilitas umum yang ketiadaannya tidak menimbulkan bahaya (dharar) bagi kaum muslimin, misal membuka/membangun jalan kedua, padahal jalan utama masih memungkinkan
2. membangun sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi baru, padahal sudah ada yang lainnya.
Wajib Pajak dalam Islam
------------------------
Ketika Kas Negara kosong untuk memenuhi pengeluaran yang wajib bagi Negara dan umat, maka pemerintah berhak memungut pajak terhadap warganya dengan syarat ia:
1. Muslim (berarti warga negara non muslim tidak wajib). Non muslim hanya wajib bayar jizyah dan/atau kharaj. (QS 9:29)
2. Mampu (berarti muslim yang miskin tidak wajib) (QS 2:219), memungut pajak dari yang miskin adalah kezaliman.
Besarnya pajak yang dipungut adalah jumlah yang mencukupi untuk melaksanakan kewajiban finansial bersama atas negara dan umat. Pajak tidak boleh diambil lebih banyak daripada kebutuhan tersebut. Mengambil lebih dari kebutuhan adalah kezaliman, karena hukumnya tidak wajib atas kaum muslimin.
sekian.... semoga bermanfaat
semoga Sistem EKIS segera terwujud di muka bumi ini...amiin....
DAFTAR PUSTAKA
* Al-Hijazi, Thalaal, Adh-Dhara`ib fi Al-Islam, www.4shared.com
* Al-Mas’ari, Muhammad Abdullah, Tha’ah Ulil Amri Hududuha wa Quyuduha, (London : Lajnah al-Difa’ ‘an al-Huquq al-Syar’iyyah), 2002
* An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, Cetakan VI, (Beirut : Darul Ummah), 2004
* Zallum, Abdul Qadum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, (Beirut : Darul Ummah), 2004
Jika melihat media, masalah yang masih hangat adalah kasus makelar kasus di tubuh Kepolisian dan kasus Gayus Tambunan, pegawai bagian pajak yang ‘berhasil’ mengkorupsi uang Negara yang berasal dari pajak. “Apa kata dunia akhirat?????”
Akan tetapi, saya tidak akan membahas kasus tersebut dalam pandangan Islam, walaupun dalam setiap permasalahan, Islam pasti mampu memberikan solusinya, yaitu dengan adanya ijtihad. Saya hanya akan menyampaikan sebuah coretan mengenai pajak dalam pandangan Islam. Tulisan ini disarikan dari sebuah kajian yang saya ikuti di kampus dengan pembicara Ust. Siddiq al-Jawi (Jumat, 9/4/2010; 16.00)…..ya walaupun telat….semoga tetap bermanfaat……berikut hasilnya:
Definisi Pajak
--------------
Pajak (tax, dhara`ib) dalam istilah umum (Barat) : “Pajak adalah harta yang diwajibkan penguasa atas rakyat untuk melayani rakyat dan mengatur berbagai urusan rakyat.” (Thalaal al-Hijazi, Adh-Dhara`ib fil Islam, www.4shared.com)
Sedangkan menurut Islam, pajak adalah: “Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin untuk membiayai hajat dan kepentingan yang diwajibkan atas mereka dalam kondisi tiadanya dana dalam Baitul Mal (Kas Negara).” (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, hal. 135)
Dari kedua definisi di atas dapat diambil beberapa kesamaan antara pajak menurut definisi umum (yang berlaku sekarang) dengan pajak dalam Islam, yaitu:
1. Pajak dipungut oleh negara/pemerintah dari rakyat
2. Pajak digunakan untuk kepentingan rakyat.
Sedangkan perbedaan di antara keduanya adalah:
1. Dalam Islam, rakyat yg menjadi wajib pajak hanya warga negara Muslim.
2. Pajak digunakan hanya untuk kepentingan yang spesifik, yaitu yang diwajibkan atas kaum muslimin.
3.Pajak dipungut hanya dalam kondisi khusus yaitu ketika tidak ada dana di baitul mal (APBN).
Tentu akan timbul pertanyaan, mengapa pajak/dharibah hanya dikenakan kepada kaum Muslim? Kebutuhan/pos apa saja yang menyebabkan muncul pajak ketika Kas Negara kosong?
Oleh karena itu, berikut dipaparkan terlebih dahulu posisi pajak dalam APBN menurut Islam.
Posisi Pajak dalam APBN menurut Islam
--------------------------------------
Dalam APBN Islam, pajak adalah sumber penerimaan negara yang tidak rutin (al-waridat ghairu al-daaimah).
Ada 3 (tiga) sumber penerimaan:
1. Penerimaan rutin (al-waridat al-da`imah)
2. penerimaan tidak rutin (al-waridat ghairu al-da`imah), yaitu pajak (dharibah)
3. Penerimaan lainnya.
(Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah)
Keterangan:
A. PENERIMAAN RUTIN (al-waridat al-da`imah), adalah penerimaan yang secara tetap akan ditarik oleh negara, baik ada kebutuhan maupun tidak. Meliputi enam macam :
1. Fai`
===> Fai` adalah harta yang dikuasai umat Islam dari harta kaum kafir yang tidak melalui peperangan, misalnya harta Bani Nadhir zaman Nabi SAW.
2. Ghanimah/Anfal
===>Ghanimah atau anfal adalah harta yang dikuasai umat Islam dari harta orang kafir melalui peperangan.
3. Jizyah
===> Jizyah adalah harta yang diambil oleh pemerintahan Islam atas warganegara non muslim baik Ahli Kitab maupun bukan karena ketundukan mereka terhadap pemerintahan Islam.
4. Kharaj
===> Kharaj disebut juga pajak tanah (land tax), yaitu harta yang diambil oleh pemerintahan Islam dari tanah kharajiyah, yaitu tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (kharaj 'unwah) atau melalui perjanjian damai (kharaj shuluh).
5. Khumus Rikaz
===> Khumus Rikaz artinya seperlima dari harta rikaz. Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam tanah, misalnya perhiasan emas dari raja-raja zaman dahulu (sebelum Islam).
6. Zakat
B. PENERIMAAN TAK RUTIN (al-waridat ghairu al-da`imah), adalah pajak (dharibah) yaitu penerimaan yang akan diambil oleh negara jika penerimaan rutin tidak memenuhi kebutuhan.
C. PENERIMAAN LAINNYA. Meliputi lima macam penerimaan:
1. Dana Hasil Usaha Kepemilikan Umum
2. Dana Hasil Usaha Kepemilikan Negara
3. Harta Waris yang Tiada Ahli Warisnya
4. Harta Orang Murtad
5. Usyur
==> Usyur adalah bea cukai, yaitu harta yang diambil oleh negara atas harta atau barang dagangan milik pedagang Ahlu Dzimmah atau Ahlu al-Harb yang melewati perbatasan negara Khilafah
continue ...
Akan tetapi, saya tidak akan membahas kasus tersebut dalam pandangan Islam, walaupun dalam setiap permasalahan, Islam pasti mampu memberikan solusinya, yaitu dengan adanya ijtihad. Saya hanya akan menyampaikan sebuah coretan mengenai pajak dalam pandangan Islam. Tulisan ini disarikan dari sebuah kajian yang saya ikuti di kampus dengan pembicara Ust. Siddiq al-Jawi (Jumat, 9/4/2010; 16.00)…..ya walaupun telat….semoga tetap bermanfaat……berikut hasilnya:
Definisi Pajak
--------------
Pajak (tax, dhara`ib) dalam istilah umum (Barat) : “Pajak adalah harta yang diwajibkan penguasa atas rakyat untuk melayani rakyat dan mengatur berbagai urusan rakyat.” (Thalaal al-Hijazi, Adh-Dhara`ib fil Islam, www.4shared.com)
Sedangkan menurut Islam, pajak adalah: “Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin untuk membiayai hajat dan kepentingan yang diwajibkan atas mereka dalam kondisi tiadanya dana dalam Baitul Mal (Kas Negara).” (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, hal. 135)
Dari kedua definisi di atas dapat diambil beberapa kesamaan antara pajak menurut definisi umum (yang berlaku sekarang) dengan pajak dalam Islam, yaitu:
1. Pajak dipungut oleh negara/pemerintah dari rakyat
2. Pajak digunakan untuk kepentingan rakyat.
Sedangkan perbedaan di antara keduanya adalah:
1. Dalam Islam, rakyat yg menjadi wajib pajak hanya warga negara Muslim.
2. Pajak digunakan hanya untuk kepentingan yang spesifik, yaitu yang diwajibkan atas kaum muslimin.
3.Pajak dipungut hanya dalam kondisi khusus yaitu ketika tidak ada dana di baitul mal (APBN).
Tentu akan timbul pertanyaan, mengapa pajak/dharibah hanya dikenakan kepada kaum Muslim? Kebutuhan/pos apa saja yang menyebabkan muncul pajak ketika Kas Negara kosong?
Oleh karena itu, berikut dipaparkan terlebih dahulu posisi pajak dalam APBN menurut Islam.
Posisi Pajak dalam APBN menurut Islam
--------------------------------------
Dalam APBN Islam, pajak adalah sumber penerimaan negara yang tidak rutin (al-waridat ghairu al-daaimah).
Ada 3 (tiga) sumber penerimaan:
1. Penerimaan rutin (al-waridat al-da`imah)
2. penerimaan tidak rutin (al-waridat ghairu al-da`imah), yaitu pajak (dharibah)
3. Penerimaan lainnya.
(Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah)
Keterangan:
A. PENERIMAAN RUTIN (al-waridat al-da`imah), adalah penerimaan yang secara tetap akan ditarik oleh negara, baik ada kebutuhan maupun tidak. Meliputi enam macam :
1. Fai`
===> Fai` adalah harta yang dikuasai umat Islam dari harta kaum kafir yang tidak melalui peperangan, misalnya harta Bani Nadhir zaman Nabi SAW.
2. Ghanimah/Anfal
===>Ghanimah atau anfal adalah harta yang dikuasai umat Islam dari harta orang kafir melalui peperangan.
3. Jizyah
===> Jizyah adalah harta yang diambil oleh pemerintahan Islam atas warganegara non muslim baik Ahli Kitab maupun bukan karena ketundukan mereka terhadap pemerintahan Islam.
4. Kharaj
===> Kharaj disebut juga pajak tanah (land tax), yaitu harta yang diambil oleh pemerintahan Islam dari tanah kharajiyah, yaitu tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (kharaj 'unwah) atau melalui perjanjian damai (kharaj shuluh).
5. Khumus Rikaz
===> Khumus Rikaz artinya seperlima dari harta rikaz. Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam tanah, misalnya perhiasan emas dari raja-raja zaman dahulu (sebelum Islam).
6. Zakat
B. PENERIMAAN TAK RUTIN (al-waridat ghairu al-da`imah), adalah pajak (dharibah) yaitu penerimaan yang akan diambil oleh negara jika penerimaan rutin tidak memenuhi kebutuhan.
C. PENERIMAAN LAINNYA. Meliputi lima macam penerimaan:
1. Dana Hasil Usaha Kepemilikan Umum
2. Dana Hasil Usaha Kepemilikan Negara
3. Harta Waris yang Tiada Ahli Warisnya
4. Harta Orang Murtad
5. Usyur
==> Usyur adalah bea cukai, yaitu harta yang diambil oleh negara atas harta atau barang dagangan milik pedagang Ahlu Dzimmah atau Ahlu al-Harb yang melewati perbatasan negara Khilafah
continue ...
HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT
Menjualbelikan emas secara kredit hukumnya haram. Karena emas termasuk salah satu barang ribawi yang jika dijualbelikan harus dilakukan secara kontan (yadan bi yadin). Yaitu tidak boleh bertempo (nasi`ah) atau secara kredit. (Taqiyuddin an-Nabhani, an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hal. 267; Ali as-Salus, Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah, hal. 031; Adnan Sa’duddin, Ba’iu at-Taqsit wa Tathbiqatuha al-Muashirah, hal. 151; Shabah Abu As-Sayyid, Ahkam Baiut Taqsith fi Asy-Syariah al-Islamiyah, hal. 43; Hisyam Barghasy, Jual Beli Secara Kredit (terj.), hal. 109).
Dalil keharamannya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Antara lain riwayat dari Ubadah bin Shamit RA bahwa Nabi SAW bersabda,"Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum (al-burru bil burri), jewawut dengan jewawut (asy-sya’ir bi asy-sya’ir), kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya (mitslan bi mitslin sawa`an bi sawa`in) dan harus dilakukan dengan kontan (yadan bi yadin). Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan (yadan bi yadin)." (HR Muslim no 1587).
Imam Syaukani menjelaskan hadis tersebut,"Jelas bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali secara kontan. Tidak boleh pula menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya, misalnya menjual gandum dan jewawut (sya’ir), dengan emas dan perak." (Imam Syaukani, Nailul Authar, hal. 1061).
Dalil lainnya riwayat Ubadah bin Shamit RA bahwa Nabi SAW bersabda,"Juallah emas dengan perak sesukamu, asalkan dilakukan dengan kontan." (HR Tirmidzi). Menjelaskan hadis ini, Imam Taqiyuddin an-Nabhani berkata,"Nabi SAW telah melarang menjual emas dengan mata uang perak (al-wariq) secara utang (kredit)." (Taqiyuddin an-Nabhani, ibid., hal. 267).
Dalil-dalil di atas jelas menunjukkan bahwa menjualbelikan emas haruslah memenuhi syaratnya, yaitu wajib dilakukan secara kontan. Inilah yang diistilahkan oleh para fuqoha dengan kata "taqabudh" (serah terima dalam majelis akad) berdasarkan bunyi nash "yadan bi yadin" (dari tangan ke tangan). Dengan demikian, menjualbelikan emas secara kredit atau angsuran, melanggar persyaratan tersebut sehingga hukumnya secara syar’i adalah haram.
Memang ada yang berpendapat bahwa emas yang dijual sekarang dibeli dengan uang kertas (fiat money; bank note), yang tidak mewakili emas. Jadi emas tersebut berarti tidak dibeli dengan sesama emas atau barang ribawi lainnya (semisal perak), sehingga hukumnya boleh karena tidak ada persyaratan harus kontan.
Pendapat tersebut tidak dapat diterima, karena uang kertas sekarang sama fungsinya dengan mata uang emas (dinar) dan mata uang perak (dirham), yaitu sebagai alat tukar untuk mengukur harga barang dan upah jasa. Maka dari itu, hukum syar’i yang berlaku pada emas dan perak berlaku juga untuk uang kertas sekarang. (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, hal. 175).
Kesimpulannya, menjualbelikan emas secara kredit hukumnya haram, karena emas termasuk barang ribawi yang disyaratkan harus kontan jika dijualbelikan atau dipertukarkan. Wallahu a’lam.
(Yogyakarta, 15 Mei 2010; Muhammad Shiddiq Al-Jawi)
Dalil keharamannya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Antara lain riwayat dari Ubadah bin Shamit RA bahwa Nabi SAW bersabda,"Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum (al-burru bil burri), jewawut dengan jewawut (asy-sya’ir bi asy-sya’ir), kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya (mitslan bi mitslin sawa`an bi sawa`in) dan harus dilakukan dengan kontan (yadan bi yadin). Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan (yadan bi yadin)." (HR Muslim no 1587).
Imam Syaukani menjelaskan hadis tersebut,"Jelas bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali secara kontan. Tidak boleh pula menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya, misalnya menjual gandum dan jewawut (sya’ir), dengan emas dan perak." (Imam Syaukani, Nailul Authar, hal. 1061).
Dalil lainnya riwayat Ubadah bin Shamit RA bahwa Nabi SAW bersabda,"Juallah emas dengan perak sesukamu, asalkan dilakukan dengan kontan." (HR Tirmidzi). Menjelaskan hadis ini, Imam Taqiyuddin an-Nabhani berkata,"Nabi SAW telah melarang menjual emas dengan mata uang perak (al-wariq) secara utang (kredit)." (Taqiyuddin an-Nabhani, ibid., hal. 267).
Dalil-dalil di atas jelas menunjukkan bahwa menjualbelikan emas haruslah memenuhi syaratnya, yaitu wajib dilakukan secara kontan. Inilah yang diistilahkan oleh para fuqoha dengan kata "taqabudh" (serah terima dalam majelis akad) berdasarkan bunyi nash "yadan bi yadin" (dari tangan ke tangan). Dengan demikian, menjualbelikan emas secara kredit atau angsuran, melanggar persyaratan tersebut sehingga hukumnya secara syar’i adalah haram.
Memang ada yang berpendapat bahwa emas yang dijual sekarang dibeli dengan uang kertas (fiat money; bank note), yang tidak mewakili emas. Jadi emas tersebut berarti tidak dibeli dengan sesama emas atau barang ribawi lainnya (semisal perak), sehingga hukumnya boleh karena tidak ada persyaratan harus kontan.
Pendapat tersebut tidak dapat diterima, karena uang kertas sekarang sama fungsinya dengan mata uang emas (dinar) dan mata uang perak (dirham), yaitu sebagai alat tukar untuk mengukur harga barang dan upah jasa. Maka dari itu, hukum syar’i yang berlaku pada emas dan perak berlaku juga untuk uang kertas sekarang. (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, hal. 175).
Kesimpulannya, menjualbelikan emas secara kredit hukumnya haram, karena emas termasuk barang ribawi yang disyaratkan harus kontan jika dijualbelikan atau dipertukarkan. Wallahu a’lam.
(Yogyakarta, 15 Mei 2010; Muhammad Shiddiq Al-Jawi)
Rabu, 26 Mei 2010
Arti simbol simbol di bawah botol
Mungkin bagi sebagian pembaca tidak asing lagi dengan simbol segitiga disertai dengan angka di bawah botol air mineral ataupun peralatan sehari hari yang digunakan khususnya yang berbahan plastik. Sebagian besar konsumen pastinya banyak yang belum paham benar apakah simbol - simbol itu, disini mungkin ada sedikit informasi yang bisa saya tuliskan dari beberapa sumber mengenai arti dari simbol ini sehingga kita dapat waspada dan bijaksana menggunakan media ini.
Oh ya sebenarnya sejak tahun 1998 itu dikeluarkan kode dari The Society of Plastic Industry di Amerika Serikat dan yang menjadi acuan oleh lembaga - lembaga pengembangan sistem kode seoerti ISO (International Organization for Standarization). Secara umum kode yang dikeluarkan harus berada atau terletak di bagian bawah, bentuk segitiga, di dalam segitiga terdapat angka dan terdapat nama jenis plastik di bawah segitiga. Sedangkan macam dari kode atau simbol ini ada 10 jenis tanda pengenal plastik. Berikut penjelasannya
1. PETE atau PET
Biasanya tanda ini tertera logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya terus ada tulisan PETE atau PET (Polyethylene Terephthalate) di bawah segitiga. Dipakai untuk botol plastik, berwarna jernih / transparan / tembus pandang contohnya botol air mineral, botol jus dan hampir semua botol minuman lainnya. Perlu ditekankan untuk botol jenis PET atau PETE dipakai HANYA SEKALI SAJA, karena bila terlalu sering dipakai terlebih sering digunakan untuk menyimpan air hangat maupun panas dapat mengakibatkan lapisan polimer pada botol akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker.
1. PETE atau PET
Biasanya tanda ini tertera logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya terus ada tulisan PETE atau PET (Polyethylene Terephthalate) di bawah segitiga. Dipakai untuk botol plastik, berwarna jernih / transparan / tembus pandang contohnya botol air mineral, botol jus dan hampir semua botol minuman lainnya. Perlu ditekankan untuk botol jenis PET atau PETE dipakai HANYA SEKALI SAJA, karena bila terlalu sering dipakai terlebih sering digunakan untuk menyimpan air hangat maupun panas dapat mengakibatkan lapisan polimer pada botol akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker.
Bagi para pekerja yang berhubungan dengan pengolahan PET ataupun daur ulang plastik PET harus waspada karena di dalam membuat PET terdapat bahan yang disebut antimoni trioksida, bahan Antimoni Trioksida yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan yaitu akibat menghirup debu yang mengandung senyawa ini. Dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan iritasi kulit dan saluran pernafasan. Bagi pekerja wanita senyawa ini dapat meningkatkan masalah menstruasi dan keguguran, bila melahirkan, anak mereka kemungkinan besar akan mengalami pertumbuhan yang lambat hingga usia 12 bulan. Di dunia mayoritas bahan plastik PET untuk serat sintetis (sekitar 60%), di tekstil PET biasa digunakan dengan polyester, bahan dasar botol kemasan 30%.
2. HDPE
Biasanya tanda ini tertera logo daur ulang dengan angka 2 di tengahnya terus ada tulisan HDPE (High Density Polythylene) di bawah segitiga. Biasanya dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, tupperware, galon air minum, kursi lipat dan lain - lain. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Meskipun HDPE termasuk salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan / minuman yang dikemasnya tapi dianjurkan hanya untuk SEKALI PEMAKAIAN saja karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu.
3. PVC atau V
Biasanya tertulis berwarna merah dengan angka 3 di tengahnya disertai tulisan V. Arti V yaitu menunjuk pada PVC (Polyvinyl Chloride) yaitu jenis plastik yang paling sulit untuk di daur ulang. Sering ditemukan pada plastik pembungkus (Cling Wrap), dan botol - botol. Jika PVC digunakan untuk makanan sangat berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan berat badan.
4. LDPE
Biasanya tergambar logo daur ulang dengan angka 4 di tengahnya serta tulisan LDPE. LDPE sendiri berarti Low Density Polyethylene yaitu plastik tipe coklat (Thermoplastic / dibuat dari minyak bumi), yang biasanya dipakai untuk tempat makan, plastik kemasan dan botol - botol lembek. Sifat mekanisnya sangat kuat, tembus pandang, fleksibel dan permukaan agak berlemak, pada suhu 60 derajat sangat resisten terhadap reaksi kimia, daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, dapat di daur ulang serta baik untuk barang - barang yang memerlukan fleksibilitas tapi kuat. Barang yang berbahan LDPE sangat sulit untuk dihancurkan tetapi baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini.
5. PP
Biasanya tergambar logo daru ulang dengan angka 5 di tengahnya, serta tulisan PP. PP singkatan dari Polipropilen, karakteristiknya adalah botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Bahan ini lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, tahan terhadap lemak, stabil dengan suhu tinggi dan cukup mengkilap. Bahan ini merupakan BAHAN PLASTIK TERBAIK, baik untuk tempat makanan dan minuman.
6. PS
Biasanya tergambar logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya, serta tulisan PS. Biasanya dipakai untuk tempat makanan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain - lain. PS ini adalah polystyrene yang merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan styrene ke dalam makanan ketika makan itu bersentuhan. Selain tempat makanan, styrene juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, dapat mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi dan pertumbuhan sistem syaraf. Bahan jenis ini sulit untuk di daur ulang, meskipun dapat di daur ulang memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Cara lain untuk mengidentifikasi tentang kandungan PS dalam wadah yang tidak tertera angkanya yaitu paling mentok harus dibakar, jika mengeluarkan api berwarna kuning jingga dan meninggalkan jelaga maka positif mengandung PS ini.
7. OTHER
Biasanya tergambar logo daur ulang dengan angka 7 di tengahnya, serta tulisan OTHER. Untuk jenis ini ada 4 macam yaitu 1. SAN - styrene acrylonitrile, 2. ABS - acrylonitrile butadiene styrene, 3. PC - polycarbonate, 4. Nylon. Dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol air minum olahraga, suku cadang mobil, alat - alat rumah tangga, komputer, alat - alat elektronik dan plastik kemasan. SAN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Biasanya terdapat pada mangkuk mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi, sedangkan ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan lego dan pipa. Merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman.
2. HDPE
Biasanya tanda ini tertera logo daur ulang dengan angka 2 di tengahnya terus ada tulisan HDPE (High Density Polythylene) di bawah segitiga. Biasanya dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, tupperware, galon air minum, kursi lipat dan lain - lain. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Meskipun HDPE termasuk salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan / minuman yang dikemasnya tapi dianjurkan hanya untuk SEKALI PEMAKAIAN saja karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu.
3. PVC atau V
Biasanya tertulis berwarna merah dengan angka 3 di tengahnya disertai tulisan V. Arti V yaitu menunjuk pada PVC (Polyvinyl Chloride) yaitu jenis plastik yang paling sulit untuk di daur ulang. Sering ditemukan pada plastik pembungkus (Cling Wrap), dan botol - botol. Jika PVC digunakan untuk makanan sangat berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan berat badan.
4. LDPE
Biasanya tergambar logo daur ulang dengan angka 4 di tengahnya serta tulisan LDPE. LDPE sendiri berarti Low Density Polyethylene yaitu plastik tipe coklat (Thermoplastic / dibuat dari minyak bumi), yang biasanya dipakai untuk tempat makan, plastik kemasan dan botol - botol lembek. Sifat mekanisnya sangat kuat, tembus pandang, fleksibel dan permukaan agak berlemak, pada suhu 60 derajat sangat resisten terhadap reaksi kimia, daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, dapat di daur ulang serta baik untuk barang - barang yang memerlukan fleksibilitas tapi kuat. Barang yang berbahan LDPE sangat sulit untuk dihancurkan tetapi baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini.
5. PP
Biasanya tergambar logo daru ulang dengan angka 5 di tengahnya, serta tulisan PP. PP singkatan dari Polipropilen, karakteristiknya adalah botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Bahan ini lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, tahan terhadap lemak, stabil dengan suhu tinggi dan cukup mengkilap. Bahan ini merupakan BAHAN PLASTIK TERBAIK, baik untuk tempat makanan dan minuman.
6. PS
Biasanya tergambar logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya, serta tulisan PS. Biasanya dipakai untuk tempat makanan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain - lain. PS ini adalah polystyrene yang merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan styrene ke dalam makanan ketika makan itu bersentuhan. Selain tempat makanan, styrene juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, dapat mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi dan pertumbuhan sistem syaraf. Bahan jenis ini sulit untuk di daur ulang, meskipun dapat di daur ulang memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Cara lain untuk mengidentifikasi tentang kandungan PS dalam wadah yang tidak tertera angkanya yaitu paling mentok harus dibakar, jika mengeluarkan api berwarna kuning jingga dan meninggalkan jelaga maka positif mengandung PS ini.
7. OTHER
Biasanya tergambar logo daur ulang dengan angka 7 di tengahnya, serta tulisan OTHER. Untuk jenis ini ada 4 macam yaitu 1. SAN - styrene acrylonitrile, 2. ABS - acrylonitrile butadiene styrene, 3. PC - polycarbonate, 4. Nylon. Dapat ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol air minum olahraga, suku cadang mobil, alat - alat rumah tangga, komputer, alat - alat elektronik dan plastik kemasan. SAN dan ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Biasanya terdapat pada mangkuk mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi, sedangkan ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan lego dan pipa. Merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman.
PC – atau Polycarbonate dapat ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak batita (sippy cup), botol minum polikarbonat, dan kaleng kemasan makanan dan minuman, termasuk kaleng susu formula. Dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu Bisphenol-A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon, kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas. Dianjurkan tidak digunakan untuk tempat makanan ataupun minuman
Ironisnya botol susu sangat mungkin mengalami proses pemanasan, entah itu untuk tujuan sterilisasi dengan cara merebus, dipanaskan dengan microwave, atau dituangi air mendidih atau air panas
Dari penjelasan diatas kita harus dapat membedakan bahan plastik mana yang aman dan yang harus sekali pakai misalnya
1. Kalo yang berkode 1, 3, 6, dan 7 (PC) harus digunakan sekali pakai karena memiliki bahaya secara kimiawi.
2. Kalau dengan kode 2, 4, 5, dan 7 (SAN atau ABS) dapat aman digunakan.
Berikut ada beberapa tips
1. Jika kita sering membeli gorengan di pinggir jalan, usahakan tidak langsung dimasukkan kresek, karena zat pewarna hitam yang terkandung dalam kresek itu terkena panas, bisa terurai dan terdegradasi menjadi bentuk zat radikal beracun yang berbahaya untuk kesehatan karena menyebabkan sel tubuh berkembang tidak terkontrol yaitu kanker. Mending dibungkus daun pisang,hehe.
2. Kalo buat botol susu bayi mendingan pake yang berbahan kaca atau plastik jenis 4 atau 5.
3. Kalo untuk cangkir bayi itu mending pake yang berbahan stainless steel atau plastik jenis 4 atau
4. Untuk dotnya itu mendingan pake yang silikon karena gak ngeluarin zat karsinogenik sebagaimana pada dot yang bahannya latex.
5. Jangan pake botol susu bayi dan cangkir bayi (lubang isepannya gitu) berbahan jenis 7 PC.
6. Jika penggunaan plastik berbahan polycarbonate itu gak bisa kita hindari, kita cukup gak usah nyimpen aer dalam keadaan panas di tempat itu.
7. Hindari menggunakan botol plastik (air mineral secara berulang - ulang untuk tempat minum), kalo yang ini aku baru sadar setelah nulis kayak gini kalo perilakuku tuh salah, jadi kudu nyari alternatif lain hehehe, semoga yang anak kosan laen bisa membaca tulisan ini dan tau akan resikonya..
8. Jangan pake plastik buat ngemas makanan berminyak atau berlemak.
9. Membungkus makanan dengan daun pisang atau kertas sebelum dibungkus plastik baik ketika dipanaskan di microwave.
10. Mencegah menggunakan piring atau alat makan plastik untuk masakan, mending pake yang stainless steel, keramik, kaca, dan kayu.
11. Nah ini yang terakhir kita harus memberitahukan kepada teman - teman atau semua orang di sekitar kita tentang informasi ini, oke, semoga bermanfaat...
copas "terselubung"
Rabu, 28 April 2010
Jiwa dan sikap Entrepreneur
assalamuaikum wr.wb
Dalam setiap diri seseorang mebutuhkan jiwa dan sikap yang dimiliki seorang entrepreneur sejati, bukan hanya seseorang yang bercita-cita sebagai entrepreneur yang memerlukan jiwa dan sikap itu dalam suatu lingkungan pekerjaan,seorang karyawan dan pegawai biasa pun harus mampu dan mengenal jiwa dan sikap itu dalam dirinya. saat munculnya Usaha Kecil Menengah (UKM),rakyat disetiap negara merasa yakin apabila menjalankan bisnis itu dengan manajemen yang terkontrol,bisnis tersebut akan bertahan dan memberi pemasukan pada negara. terciptanya para entrepreneur baru dan muda dalam era milinium ini,diharapan mampu menciptakan lapangan kerja dengan inovasi-inovasi baik dalam bidang produk maupun jasa. banyak pula pengusaha muda sekarang yang tidak sampai mendapatkan gelar sarjana apalagi M.B.A.
super guru manajemen,Peter Drucker mengatakan :"we are not the end of work,but we are at the end of jobs.
beberapa teaching points yang saya kutip dari sebuah buku entrepreneur :
super guru manajemen,Peter Drucker mengatakan :"we are not the end of work,but we are at the end of jobs.
beberapa teaching points yang saya kutip dari sebuah buku entrepreneur :
sebagai karyawan,kita harus menyadari akan keterbatasan wewenang dan sadar bahwa keputusan terakhir tetap berada di tangan para pemegang saham.
dalam kehidupan berkarier maupun pribadi,kita memerlukan seorang pembimbing (coach) sekaligus teman yang bisa dipercaya untuk diajak berdiskusi. seorang mentor yang baik,adalah seperti cermin yang jujur yang bisa memberitahu kekurangan dan kelebihan Anda dan membuka wawasan Anda.
kebingungan tanpa keputusan yang matang hanya akan merugikan Anda dan orang lain.
sebelum memulai sebuah usaha fokuskan pada kompetensi yang paling menonjol dalam diri Anda di antara pilihan yang ada, pilihlah yang paling Anda semangati dalam menjalankannya. menjadi seorang entrepreneur bukan hanya sekadar mencari uang dan keuntungan,ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan passion atau semangat. suatu bidang yang Anda merasa Andalah yang terbaik dalam persaingan yang ada,dan tidak mu=embiarkan orang lain mengalahkan keahlian tersebut dalam kompetisi yang positif.
menjadi seorang entrepreneur memerlukan suatu sikap dan pola pikir yang sangat berbeda dalam mengambil keputusan. kenali ketakutan Anda,yaitu: ketakutan akan kegagalan dan ketakutan akan penilaian orang lain. jangan biarkan ketakutan menguasai Anda,sehingga Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan,yang akan menghalangi Anda dari cita-cita yang sudah Anda impikan.
dalam mengahadapi segala keraguan,gunakan intuisi Anda untuk mengambil keputusan. dilema adalah keindahan hidup yang membuat kita tumbuh menjadi lebih matang lagi.
apabila Anda sudah memiliki kebulatan tekad dengan suatu tujuan,janganlah menengok ke belakang lagi.
dalam memulai sebuah usaha: mulailah dari usaha kecil - miliki impian besar - bergeraklah cepat!!
kepemimpinan bukanlah suatu hal yang mudah,sering kali Anda merasa kesepian sebagai seorang pemimpin. menjadi bos memerlukan kekuatan yang bukan hanya fisik,tetapi juga mental dan spiritual. kemampuan manajemen seorang entrepreneur,akan sangat baik bila diimbangi dengan keahlian bersosial dan psikologis yang menonjol.
dalam sebuah bisnis resiko kegagalan adalah bagian dari biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan pembelajaran menjadi seorang entrepreneur. karena hampir mustahil seorang pengusaha dapat berhasil pada usahanya yang pertama. kegagalan adalah bagian untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. yang harus Anda pastikan adalah yakinkan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali!!
kegagalan usaha sering kali terjadi akibat kesalahan dalam manajeman prioritas perusahaan yakni terlalu ambisius dengan pertumbuhan pasar dan melupakan cash flow yang merupakan aliran darah perusahaan. ingat,pengaturan cash flow berarti pengendalian masukan yang lebih besar dari pengeluaran uang kas.
jalan usaha yang baik tidak hanya ditentukan oleh besarnya pertumbuhan penjualan yang dihasilkan tetapi juga kepada uang hasil penjualan yang diperoleh supaya mendapatkan tingkat pengembalian dari investasi yang ditanam.
seorang entrepreneur seharusnya mampu memberikan janji visi yang sudah ditetapkan,menyediakan lapangan pekerjaan dan tentunya membantu negara mengurangi atau bahkan menghapus kemiskinan di negara yang kita cintai ini.
thanks for:
Bapak Ping Hartono
dan Bapak Marlan Mardianto
TERIMA KASIH ATAS ILMU YANG DIBERIKAN,SEMOGA MENJADI BEKAL DALAM MASA DEPAN KITA SEMUA....AMIIN !!!
Langganan:
Postingan (Atom)